JAKARTA, ELEVEN – Menteri Kominfo Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (IISIP) Jakarta Periode 2019/2020, Rafi Adhi Pratama menanggapi kekosongan jabatan Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) sejak periode 2019/2020, Senin (28/02/2022). Kekosongan kepengurusan BPM membuat BEM IISIP Jakarta tidak dapat melaksanakan kongres.
Rafi mengatakan, kepengurusan BEM periode 2019/2020 telah habis masa jabatan pada Desember 2020. Namun BEM tidak dapat melaksanakan kongres akibat masih kosongnya kepengurusan BPM. Rafi juga menjelaskan terkait kekosongan BEM.
“Sebenernya BEM gak kosong. Kita ini tinggal kongres doang, bukan kosong. Kita juga siap secepatnya untuk kongres, yang jadi masalah itu kenapa kita belom kongres. Pertama, tidak adanya BPM sediri, karena jabatan BPM habis bulan April 2020. Kenapa terkendala oleh BPM, karena BPM itu yang membentuk panitia-panitia untuk pelaksanaan kongres BEM,” jelas Rafi, saat dihubungi Eleven via sambungan telepon, Senin (28/02/2022).
Presiden Mahasiswa (Presma), Wakil Presiden Mahasiswa (Wapresma), dan para menteri sudah berupaya untuk menghubungi pihak BPM. Rafi mengaku sudah menghubungi wakil BPM yaitu Immawan setelah berakhirnya masa kepengurusan BEM pada bulan Desember 2020.
“Saya pribadi udah kontak pihak wakil BPM yaitu Immawan, pasca abisnya periodisasi BEM pada Desember. Terakhir saya hubungin Immawan tanggal 27 Januari 2021 untuk menanyakan terkait kongres BEM, dia (Immawan) merespon, katanya nanti dulu, belom bisa memecah konsentrasi, alasannya tunggu satu minggu ke depan. setelah satu minggu ke depan, gua ga dapet kabar apa-apa untuk hal tesebut,” kata Rafi.
Rafi juga menjelaskan desakan Hima/UKM IISIP Jakarta terkait kekosongan BEM periode 2019/2020. Ia mengatakan, kekosongan tersebut berakibat HIMA/UKM tidak menerima dana mahasiswa sebesar tiga juta rupiah.
“Pastilah mendesak. Pertama ketika mereka mencairkan dana mahasiswa yang dapat tiap semester sebesar tiga juta itu kan harus ada tanda tangan presiden mahasiswa. Pasti mereka mempertanyakan, karena pencairan dana mahasiswa kan harus ada tanda tangan presiden mahasiswa dan ketua BPM,” kata Rafi.
Pembantu Rektor tiga IISIP Jakarta, Omar Abidin mengatakan, ia dapat bekerjasama dengan BPM periode 2019/2020. Omar juga berharap dapat bekerja sama dengan BPM periode terbaru.
“Semoga dapat bekerjasama sesuai dengan AD/ART KM IISIP Jakarta,” kata Omar.
Rafi berharap Hima/UKM IISIP Jakarta dapat mendorong BPM periode 2019/2020 untuk secepatnya melakukan pergantian kepengurusan dan kongres. Hal ini bertujuan agar regenerasi politik di IISIP Jakarta dapat tetap berjalan.
Kejelasan masalah ini Eleven terus menghubungi pihak BPM dan saat ini Ketua BPM periode 2019/2020 yaitu Tiara dan wakilnya, Immawan masih belum merespon pihak Eleven.
Reporter: Muhamad Nur Alfiyan
Editor: Siti Nurhaliza