JAKARTA, ELEVEN – Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi tengah mengkaji penutupan sejumlah program studi yang dinilai tidak relevan dengan kebutuhan industri. Langkah ini dilakukan untuk menekan angka pengangguran terdidik akibat ketimpangan antara jumlah lulusan perguruan tinggi dan ketersediaan lapangan kerja.
Plt Sekjen Kemendikti Saintek, Badri Munir Sukoco, mengungkapkan dalam Simposium Kependudukan 2026 di Bali bahwa sekitar 60 persen program studi di Indonesia saat ini didominasi oleh rumpun ilmu sosial.
“Kalau saya melihatnya begini, di statistik pendidikan tinggi itu, program studi yang terkait dengan social science itu kurang lebih sekitar 60 persen. Kemudian kalau kita cek lagi yang paling gede itu kependidikan, keguruan,” ujar Badri, dikutip dari kumparan.com.
Data menunjukkan setiap tahun perguruan tinggi meluluskan sekitar 490 ribu orang dari bidang pendidikan, sementara kebutuhan guru dan fasilitator hanya sekitar 20 ribu orang. Kondisi ini membuat ratusan ribu lulusan lainnya sulit terserap pasar kerja.
“Jadi 470 ribu sisanya berpotensi tersisih, pengangguran, pengangguran terdidik,” tambah Badri, dikutip dari kumparan.com.
Fenomena ini terjadi karena banyak kampus membuka prodi berdasarkan tren minat pasar tanpa mempertimbangkan kebutuhan tenaga kerja jangka panjang. Pemerintah mulai mempertimbangkan evaluasi terhadap prodi yang tidak lagi selaras dengan kebutuhan industri. Kemendikti Saintek masih melakukan kajian komprehensif bersama pemangku kepentingan sebelum merilis daftar resmi prodi yang akan ditata ulang.
Reporter: Moch Wijaya Putra
Editor : Marsel Efraim Ananda